Informasi PPPK

ruangbelajarlc - Informasi Pengumuman Rencana Seleksi Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021 akan kembali dibuka. Pengumuman ini menjadi informasi yang menarik bagi tenaga pendidik, khususnya guru-guru honorer yang saat ini mengajar di sekolah swasta maupun negeri. Guru honorer yang lulus dan masuk pada program PPPK akan mendapatkan tunjangan dan penghasilan yang layak.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat dialog melalui webiner menyampaikan bahwa, "guru honorer yang sampai saat ini mendapatkan gaji antara seratus sampai tiga ratus ribu akan layak untuk menjadi ASN."

Guru honorer yang memiliki kemampuan, keterampilan dan pengetahuan kompetensi dalam bidang pendidikan sekolah memastikan bahwa ada jawaban dari kemdikdub untuk bisa diangkat jadi ASN. Hal ini sebagai bentuk dorongan dari kemdikbud kepada guru honorer untuk memiliki kesempatan yang adil melalui penerimaan PPPK.

Apa itu PPPK?

PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Program pemerintah PPPK adalah untuk menawarkan kepada masyarakat Indonesia terutama guru-guru honorer dilingkungan pendidikan untuk bisa menjadi tenaga pendidik yang profesional.

Guru honorer yang masuk dalam seleksi program PPPK adalah yang telah memenuhi syarat dan kriteria tertentu, kemudian akan di angkat menjadi guru PPPK berdasarkan perjanjian kerja oleh pemerintah.

Mengapa PPPK 2021 kembali dibuka?

Mengenai hal ini, yang menjadi alasan mengapa seleksi guru PPPK kembali di buka adalah masih dibutuhkannya guru-guru yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang unggul di bidang pendidikan. Sebagai dasar dan kedudukan hukum pelaksanaan seleksi PPPK telah diatur Undang-Undang antara lain :

Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara
tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
PP No 49 Tahun 2018 tentang jenis jabatan yang dapat di isi oleh PPPK
Perpres Nomor 38 Tahun 2020 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPPK
Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan PPPK

Alasan lain mengenai adanya seleksi PPPK sekarang ini adalah masih banyak sekolah yang terdapat di masing-masing daerah tertentu kekurangan tenaga pendidik (guru). Hal ini program PPPK dari pemerintah sebagai perhatian dan partisipasi kemdikbud untuk terus mengupayakan setiap sekolah harus memiliki guru-guru yang berkualitas dan berkompeten. Sehingga apa yang menjadi tujuan utama dari pendidikan di Indonesia dapat tercapai lebih unggul di masa mendatang.

Potensi PPPK Guru

Calon peserta seleksi PPPK guru tahun 2021 adalah sebagai berikut
Berdasarkan data base THK-II Tenaga pendidik 121.954
Data base pendidikan (GTK)
Data base kelulusan PPG

Berdasarkan keterangan tersebut potensi PPPK guru tahun 2021 menjadi kesempatan untuk mendapatkan peluang besar agar bisa masuk menjadi bagian dari ASN.

Apa manfaat mengikuti program PPPK 2021

Pemerintah memberi informasi perjanjian kerja bagi tenaga pendidik (guru) di tahun 2021 sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap guru honorer. Adapun manfaat mengikuti seleksi PPPK adalah sebagai berikut :

Guru yang berstatus honorer dan masuk sebagai guru PPPK akan mendapat gaji dan tunjangan
Mendapat perjanjian kerja dari pemerintah atas profesinya sebagai guru PPPK
Memperoleh wawasan dan pengetahuan dalam meningkatkan kemampuan kompetensi
Mendapatkan kesempatan bagi guru honorer untuk mengikuti tes selama tiga kali

Informasi tentang program PPPK memberi peluang besar bagi guru hononer yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta supaya diangkat menjadi bagian dari PNS kategori PPPK.

Informasi penerimaan seleksi guru PPPK adalah bentuk upaya kemdikbud dalam menyediakan kesempatan yang adil untuk guru-guru honorer yang memiliki kompetensi serta guru akan mendapatkan penghasilan yang layak. Termasuk gaji dan penyediaan tunjangan.

Berdasarkan data pokok dari kementerian dan kebudayaan (kemdikbud) telah mengestimasi jumlah kebutuhan guru PPPK sebanyak satu juta guru. Jumlah tersebut yang nantinya akan memenuhi setiap daerah yang membutuhkan guru PPPK.

Penerimaan PPPK guru di tahun 2021 berbeda dengan tahun sebelumnya. Perbedaan tahun 2021 memberi kemudahan dan peluang yang besar bagi guru honorer yang ingin mendaftarkan diri mengikuti program ini. Perbedaannya adalah sebagai berikut :

Tahun sebelumnya

Jumlah formasi yang dibutuhkan dalam program PPPK terbatas
Setiap pendaftarannya diberi kesempatan mengikuti seleksi satu kali setahun
Tidak terdapat materi persiapan untuk mendaftar
Setiap pemerintah daerah harus menyediakan anggaran gaji peserta yang lulus dalam seleksi guru PPPK
Serta biaya untuk pelaksanaan ujian PPPK ditanggung oleh pemerintah daerah setempat.

Tahun 2021

Semua guru honerer atau lulusan PPG dapat mendaftar dan mengikuti seleksi PPPK
Jumlah yang dibutuhkan untuk PPPK tahun 2021 sebanyak satu juta guru
Masing-masing pemerintah daerah mengajukan formasi dan jumlah kuota yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan daerah
Kementerian pendidikan dan kebudayaan (kemdikbud) akan menyediakan materi pembelajaran secara daring. Hal ini untuk membantu setiap pendaftar yang nantinya akan mengikuti seleksi sebelum ujian berlangsung
Dari pemerintah pusat akan menyediakan anggaran gaji bagi semua peserta yang dinyatakan lulus dalam seleksi PPPK 2021
Adapun biaya operasional penyelenggaraan ujian dalam pelaksanaan PPPK akan di tanggung oleh kemdikbud

Tahap Pelaksanaan Seleksi PPPK Guru

Tahap seleksi PPPK tahun 2021 dibuka dengan jumlah skala besar. Kuota satu juta guru menjadi peluang untuk optimis agar bisa masuk di bagian program guru PPPK. Apa bila nantinya hasil dari seleksi yang lulus PPPK tidak memenuhi satu juta guru, maka berapun jumlahnya adalah yang menjadi guru PPPK. Tahap pelaksanaan seleksi PPPK Guru meliputi :

Prinsip pelaksanaan akan dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, efesien dan terintegrasi
tahapan pengaduan ASN Perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan
Tim pengadaan ASN (Panitia Seleksi Nasional) terdiri atas lintas instansi dari lembaga pemerintah (kemenpanrb, kemendagri, kemendikbud, BKN, BPKP, BSSN, BPPT)

Syarat utama untuk mengikuti program guru PPPK adalah guru honorer yang terdaftar di data pendidikan. Pengelolaan perjanjian kerja (PPPK) dimaksudkan untuk guru yang memiliki minat besar dalam meningkatkan pendidikan. Berapapun jumlah yang lulus PPPK 2021 adalah mereka yang siap untuk melakukan perjanjian kerja dengan pemerintah.

Alur pendaftaran

Sekarang ini, perlunya guru honorer yang berkeinginan untuk menjadi bagian dari ASN melalui jalur PPPK 2021, maka dalam prosesnya adalah dengan mengetahui informasi GTK pada akun masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengetahui info validasi data guru, sekolah dan lain sebagainya. Untuk mengetahui data guru tersebut dengan mengunjungi alamat : https://info.gtk.kemdikbud.go.id/

Adapun alur dan tata cara pendaftaran untuk seleksi PPPK 2021 adalah sebagai berikut :

Pertama melakukan pendaftaran melalui SSCASN-PPPK
Kemudian melakukan pembuatan akun pendaftar
Melakukan pendaftaran langsung sampai dengan pencetakan kartu ujian
Pendaftaran akan terintegrasi dengan data pendidik dan tenaga kependidikan (dapodik serta terintegrasi juga dengan data kependudukan (Dukcapil)

Hubungan perjanjian kerja

Bagi guru honorer yang sudah mengikuti tahapan dan lulus dalam program guru PPPK akan melakukan hubungan perjanjian kerja yaitu sebagai berikut :

Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja paling singkat hanya satu tahun. Namun, dapat diperpanjang apabila pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, kebutuhan instansi dan setelah mendapat persetujuan PPK.
Guru PPPK akan diberhentikan dalam perjanjian kerja apabila diberhentikan secara hormat karena jangka waktu kerja telah berakhir, meninggal dunia, karena atas permintaan sendiri, karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah terkait pengurangan PPPK, tidak cakap jasmani dan rohani serta tidak mampu untuk menjalankan tugas kewajiban sebagai guru PPPK.
Diberhentikan dengan tidak hormat atas permintaan sendiri karena melanggar hukum hingga di penjara karena melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, serta tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati.
Diberhentikan dengan tidak hormat, karena melakukan penyimpangan terhadap pancasila dan UUD 1945, dihukum pidana karena telah melakukan tindakan kejahatan yang melanggar hukum dan UUD, menjadi anggota atau bagian dari pengurus partai politik, serta di hukum (penjara) apabila melakukan pelanggaran tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara paling singkat dua tahun atau lebih dan tindakan tersebut dilakukan secara berencana.

Daftar bacaan